“Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah,”
Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo berharap Indonesia bisa memainkan peran penting sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026 dalam menangani isu kemanusiaan global.
Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan di Jakarta, Selasa, bahwa Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB di tengah berbagai tantangan dunia, mulai dari konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga meningkatnya tekanan terhadap kebebasan sipil dan hak kelompok rentan.
Data PBB menunjukkan sepanjang 2024–2025, Dewan HAM menangani banyak resolusi terkait konflik di Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur, serta isu lintas negara seperti hak pengungsi, dampak perubahan iklim pada HAM, dan penggunaan teknologi digital yang berpotensi melanggar privasi dan kebebasan individu.
Sebagai forum advokasi internasional, Bamsoet menilai Indonesia harus memanfaatkan presidensi ini untuk berkontribusi nyata dalam isu global, terutama yang terkait konflik kemanusiaan dan ketimpangan kekuatan antarnegara.
“Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah,” katanya.
Ketua MPR RI ke-15 itu menambahkan Indonesia diharapkan mampu memperkuat dialog antarperadaban, mendorong kerja sama internasional yang lebih adil, dan memastikan Dewan HAM tetap menjadi forum yang dipercaya dalam melindungi martabat manusia di seluruh dunia.
“Indonesia memiliki modal sejarah diplomasi, nilai Pancasila, serta pengalaman sebagai negara demokrasi besar di dunia. Dengan bekal itu, Indonesia diharapkan mampu menjalankan peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara bermartabat dan membawa kontribusi nyata bagi perdamaian serta keadilan dunia,” ujar Bamsoet.
Ia juga mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
“Kepercayaan dunia ini menunjukkan Indonesia dipandang sebagai negara yang mampu menjembatani perbedaan, merawat dialog, serta mendorong penyelesaian isu HAM secara adil dan berimbang,” ucapnya.
Mandat ini menjadi pertama kalinya bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada 2006 dan menandai meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Indonesia dalam isu HAM.
Dewan HAM PBB sendiri adalah forum utama PBB untuk membahas hak asasi manusia dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan. Presiden Dewan HAM memegang peran sentral dalam memimpin sidang, mengatur agenda kerja, dan menjembatani perbedaan pandangan antarnegara dalam isu HAM yang sensitif dan kompleks.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026